Ketum DEIT, Annar Salahuddin Sampetoding bersama beberapa jurnalis Makassar (Foto : Dok DEIT Sulsel). Ketum DEIT, Annar Salahuddin Sampetoding bersama beberapa jurnalis Makassar (Foto : Dok DEIT Sulsel).
 

Penulis : Redaksi  /  Editor :  Fred K  

Jakarta (Phinisinews.com) - Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) mengimbau masyarakat, terutama pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat kebijakan pemadaman bergilir yang dilakukan PT PLN di Sulawesi Selatan agar menuntut kompensasi melalui gugatan kolektif (class action).

Ketua Umum DEIT, Annar Salahuddin Sampetoding melalui siaran persnya dari Jakarta yang diterima di Makassar, Minggu, meminta pelaku usaha yang dirugikan menuntut kompensasi terkait kebijakan pemadaman bergilir PT PLN yang telah merugikan masyarakat secara finansial.

"Pasal 29 Ayat (1) A huruf d dan e disebutkan bahwa konsumen berhak mendapat kompensasi apabila ada gangguan tenaga listrik dan memberikan ganti rugi ke pengusaha jika pemadaman terjadi akibat kelalaian penyedia listrik, " ucap Annar Sampetoding.

Annar yang dikenal sebagai keturunan Tomanurung tokoh para raja-raja adat di Sulawesi ini mengajak warga Sulsel melakukan gugatan secara kolektif (class action) akibat penyedia tenaga listrik ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya para pelaku usaha.

"Saya mengajak seluruh rakyat dan pelaku usaha di Sulsel, khususnya Makassar untuk bersatu menuntut dan menggugat PT PLN yang sangat merugikan rakyat dan mengakibatkan  kerterpurukan ekonomi yang bisa berdampak gejolak sosial dan keamanan," kata dewan penggerak masyarakat ekonomi di timur Indonesia ini.

Annar Sampetoding yang dikenal dengansebutan  ASSA ini meminta segenap unsur muspida dan perangkat pimpinan daerah lainnya untuk melakukan langkah preventif menghindari terjadinya gejolak sosial yang terjadi di masyarakat akibat dampak kerugian yang dirasakan masyarakat terkait pemadaman bergilir yang terjadi di Sulsel beberapa bulan terakhir ini.

"Muspida harus hadir saat ekonomi daerah sedang lemah akibat keterbatasan keuangan daerah yang sulit menggerakkan sektor riil. Kondisi ini jelas semakin merugikan kita sebagai pengusaha karena sistem pelayanan publik, khususnya sarana kelistrikan telah merusak iklim usaha di daerah kita," ujarnya.

Sementara itu, gelombang unjuk rasa dan protes warga masyarakat di Kota Makassar terus berlangsung terkait dampak pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah daerah di Sulsel. 

Sejumlah ormas yang turun ke jalan itu diantaranya ormas kepemudaan SPTI GMBI, Pemuda Pancasila dan sejumlah aktifis kemahasiswaan. (Red/FK).

Read 378 times
Rate this item
(0 votes)
Published in Nasional
Login to post comments

Galleries

 
  Penulis : Fred Daeng Narang  /  Editor : Mitha K Makassar (Phinisinews.com) – Kawasan Wisata Terpadu Gowa...
  Penulis : Andi Mahrus Andis.   Makassar (Phinisinews.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi...
  Penulis : Redaktur Medan (Phinisinews.com) - Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia, Hence...
  Penulis : Redaksi  /  Editor :  Fred K   Jakarta (Phinisinews.com) - Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT)...

Get connected with Us